Tigis

Menyambung Refleksi Dasawarsa Reformasi sebulan yang lalu, adalah merupakan sesuatu yang wajar apabila rakyat Indonesia saat ini mulai mempertanyakan hal mendasar yang menjadi bagian esensial dalam era reformasi yaitu demokrasi. Apakah betul bangsa ini membutuhkan demokrasi? Sejauh mana demokrasi yang diusung para reformis mampu menjadi jawaban atau paling tidak alat untuk mencapai semua impian tentang masyarakat madani?

Saat rezim Suharto berkuasa, berbagai kebobrokan yang terjadi dari masalah KKN, pemerataan pembangunan, kebijakan dan strategi ekonomi, dan sebagainya, dituding sebagai penyebab krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda bangsa kita. Semua itu bermuara ke satu hal, kekuasaan absolut nyaris seumur hidup yang dimiliki oleh Suharto. Hingga kekuatan reformis berkesimpulan, penggulingan rezim Suharto dan perubahan sistem politik menjadi demokrasi total adalah alat yang tepat untuk memperbaiki segala sesuatunya. Demokrasi adalah kunci untuk menggapai akses perubahan di semua bidang.

Mungkin sebuah hal yang tepat apabila dikatakan demokrasi membutuhkan sebuah pra-kondisi. Menyerahkan keputusan akan pemegang kekuasaan kepada seluruh rakyat membutuhkan kematangan, kesadaran, dan (mungkin) kecerdasan dari si rakyat. Tanpa itu demokrasi justru akan membuahkan seorang pemimpin yang sekedar populer. Populer di mata rakyat sederhana, miskin, dan relatif bodoh tentu tidak jauh dari uang, kata-kata manis, dan pencitraan diri. Segala hal yang tampak jelas di permukaan dan celakanya mudah untuk dipoles dengan kosmetik.

Hasil dari suara rakyat melalui proses demokrasi itu sudah bisa kita saksikan sendiri. Dari pusat sampai ke daerah. Jajaran eksekutif sampai legislatif. Yang kita lihat mereka bukannya berperan sebagai aktor penting pembawa perubahan ke arah yang lebih baik, tetapi malah menjadi contoh teratas berbagai hal yang dulu kita benci di jaman Suharto. Tidak ada perbaikan dari sisi pemberantasan KKN. Tidak ada perbaikan dari sisi ekonomi. Selain dari kebebasan berbicara, segala hal praktis bergerak mundur.

Pihak yang pro-demokrasi bisa berkilah bahwa demokrasi itu memang alat yang membutuhkan proses. Proses kematangan masyarakatnya untuk berdemokrasi. Sesuatu yang oleh kalangan pengritisi demokrasi justru dianggap sebagai pra-kondisi. Semakin lama proses kematangan itu berjalan semakin sengsara rakyat dibuatnya.

Hal ini berbuah wacana, apakah tidak mungkin kita memberlakukan kekuasaan semi absolut kembali untuk memperbaiki segala sesuatunya. Dalam kekuasaan semi absolut yang dibutuhkan hanya satu orang pucuk pimpinan yang sangat jujur, luar biasa bersih, dan memiliki kecerdasan yang memadai. Menurut logika sederhana akan relatif lebih cepat menemukan sosok itu ketimbang menunggu beratus juta rakyat menjalani proses berpuluh tahun menuju kematangan berdemokrasi.

Kelihatannya kita sudah melewati point of no return saat melangsungkan pemilu pertama di era reformasi pada tahun 1999 yang lalu. Tidak ada kata berbalik. Demokrasi sudah kita jalani dan mau tidak mau kita harus terlibat dalam proses menuju kematangan ini.

Sebuah pesta demokrasi akan berlangsung tahun depan. Kembali kematangan rakyat Indonesia akan diuji. Tentu tidak banyak dari kita yang memiliki harapan optimis akan hasilnya. Sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang telah sepuluh tahun menjalani duka era reformasi sudah wajar apabila kita merasa skeptis dan masa bodoh.

Terlepas dari itu semua tentunya akan menjadi sebuah pemandangan menarik untuk mengetahui siapa manusia-manusia yang akan dipilih oleh rakyat yang katanya sedang menuju proses kematangan itu. Untuk jajaran eksekutif apakah nama-nama capres seperti SBY, Megawati, Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono, dan sejenisnya, yang kerap dicitrakan sebagai reformis yang akan mendulang banyak perolehan suara. Atau justru nama-nama seperti Habibie dan Wiranto, yang distigmakan sebagai sisa-sisa kekuatan rezim Suharto, yang justru menjadi kampiun.  

Apakah anda akan memilih untuk ikutan berpesta demokrasi dengan mencoblos salah satu di antara mereka, atau anda akan diam saja di rumah karena entah tidak ada capres yang cocok, malas pergi ke TPS, ataupun sudah muak dengan berbagai hingar-bingar demokrasi. The choice is yours. Tidak ikutan pesta demokrasi pun juga sebuah kebebasan yang dijamin dalam demokrasi

Tags: Indonesia //